Dewan Komisaris

TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar BCA Syariah serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS maupun tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dimana ketiga komite tersebut dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance

 I.        Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi

Dalam penerapan Good Corporate Governance, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka :

  1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris.
  2. Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
  3. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
  4. Jumlah Komisaris independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria dan/atau Persyaratan

  1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
  2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
  3.  Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCA Syariah yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan, kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan
  5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
  6. Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders).

Independensi

  1. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
  2. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
  3. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.


Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

  1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
  2. Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus Fit and Proper Test, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus Fit and Proper Test dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCA Syariah.

II.        Rangkap Jabatan

  1. Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:
    1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
    2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank.
    3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank.
    4. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
  2. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCA Syariah.
  3. Keanggotaan Komisaris Independen BCA Syariah di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.


 

 III.        Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

 

Dalam penerapan Good Corporate Governance, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka :

  1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  3. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
  4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  5. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

a.pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

b.keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.

  1. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang :

a.Komite Audit

b.Komite Pemantau Risiko

c.Komite Remunerasi dan Nominasi

  1. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
  2. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite dan memastikan tata tertib kerja komite dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
  3. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas secara optimal, maka anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

IV.        Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris  Terkait Manajemen Risiko

Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan bank, maka :

  1. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  2. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.
  3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

 

V.         Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris  Terkait Tata Kelola Terintegrasi

 

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk, dan perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk (Entitas Utama), maka:

  1. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.
  2. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
  3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir.

VI.        Aspek Transparansi Dewan Komisaris

 

Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:

  1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BCA Syariah maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
  2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.
  3. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
  4. Remunerasi dan fasilitas lain.

 

VII.        Larangan bagi Dewan Komisaris

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah:

  1. Melanggar ketentuan rangkap jabatan yang diperbolehkan.
  2. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali penyediaan dana kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.
  3. Memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
  4.  Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
  5.  Mayoritas anggota Dewan Komisaris saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

VIII.        Kebijakan Remunerasi

Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan remunerasi. Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

  1. Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan BCA Syariah atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.
  2. Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
  3. Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCA Syariah.

 

Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

IX.        Komite – Komite Penunjang Dewan Komisaris

 

A.   Komite Audit

Komite Audit merupakan komite bentukan Komisaris guna membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, memastikan efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan BCA Syariah, mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi audit intern dan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi audit intern maupun eksternal serta memantau pemenuhan / tindak lanjut Direksi hasil temuan audit intern dan eksternal dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan BCA Syariah terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Hasil kerja Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sebuah rekomendasi

Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Dalam penerapan Good Corporate Governance tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Audit:

  1. Anggota Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
    1. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
    2. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang perbankan syariah
  3. Anggota Komite Audit, bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
  4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
  5. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

 

Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
  3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
    3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
    4. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet

  1. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit adalah setahun sebagaimana diatur dan ditetapkan pada SK Pengangkatan Komite Audit oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

  1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BCA Syariah.
  2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan :
    1. Memenuhi seluruh kompetensi (keahlian) yang disyaratkan.
    2. Memenuhi kriteria Profesional.
    3. Mampu menjaga rahasia bank.
    4. Memperhatikan kode etik yang berlaku.
    5. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit BCA Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

  1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
  3.  Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut diatas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
    1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit intern (SKAI).
    2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
    3. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
    4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Dewan Pengawas Syariah, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.
  5. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

 B.   Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan komite bentukan Komisaris guna membantu tugas Dewan Komisaris dalam memantau dan mengelola profil risiko di BCA Syariah dengan melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Hasil kerja Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sebuah rekomendasi

Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan Good Corporate Governance tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

  1. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
    1. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko.
    2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
  3. Anggota Komite Pemantau Risiko, bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
  4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
  5. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

  1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
  3. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
  4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA Syariah.
  5. Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggiserta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
    3. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCA Syariah.
    4. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
  6. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko adalah setahun sebagaimana diatur dan ditetapkan pada SK Pengangkatan Komite Audit oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan

  1. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCA Syariah.
  2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah, bank lain, dan/atau BCA Syariah lain, sepanjang yang bersangkutan:
    1. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
    2. Memenuhi kriteria independensi.
    3. Mampu menjaga rahasia bank.
    4. Memperhatikan kode etik yang berlaku.
    5. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah.

 

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan melakukan :

  1. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.

C.   Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan komite bentukan Komisaris untukmewujudkan kebijakan remunerasi yang menarik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, dengan cukup kompetitif, serta dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja yang mencerminkan kemampuan dan kinerja BCA Syariah, sekaligus untuk proses nominasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

 Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan Good Corporate Governance tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

  1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  2. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
    1. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua.
    2. Seorang Komisaris Independen.
    3. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.
  3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
  4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen
  5. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi Nominasi adalah :

  1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
  3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA Syariah.
  4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
    3. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta succession plan BCA Syariah.
    4. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah setahun sebagaimana diatur dan ditetapkan pada SK Pengangkatan Komite Audit oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan

  1. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCA Syariah.
  2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah, bank lain, dan/atau BCA Syariah lain, sepanjang yang bersangkutan:
    1. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
    2. Memenuhi kriteria independensi.
    3. Mampu menjaga rahasia bank.
    4. Memperhatikan kode etik yang berlaku.
    5. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah.

 

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaristerkait kebijakan mengenai remunerasi dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, serta rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain dengan melakukan :

  1. Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
  2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
    1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan BCA Syariah.
    2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
  3. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariahuntuk disampaikan kepada RUPS.
  4. Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:
    1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
    2. Prestasi kerja individual
    3. Kewajaran dengan peer group
  5. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Syariah.
  6. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
  7. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hit Counter provided by laptop reviews