Dewan Direksi

TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ BCA Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCA Syariah untuk kepentingan BCA Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BCA Syariah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BCA Syariah dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite Eksekutif, Unit-unit Kerja Bisnis, Unit-unit Kerja Pendukung maupun Unit-unit Kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

I. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi

Komposisi Direksi

Dalam penerapan Good Corporate Governance, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka :

  1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3(tiga) orang.
  2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomilisi di Indonesia.
  3. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
  4. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
  5. BCA Syariah wajib menunjuk seorang anggota Direksi selaku Direktur Kepatuhan.
  6. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
  7. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

 

Kriteria dan/atau Persyaratan

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai

  1.  Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
  2. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
  5. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Independensi

  1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
  2. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi.
  3. Presiden Direktur atau Presiden Direktur, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.

Masa Jabatan Direksi

  1. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
  2. Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus Fit and Proper Test, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus Fit and Proper Test dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Direksi BCA Syariah dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCA Syariah.

II. Rangkap Jabatan

Persyaratan rangkap jabatan pada Direksi adalah sebagai berikut :

  1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
  2. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak BCA Syariah, (bila ada) bukan bank yang dikendalikan oleh BCA Syariah.
  3. Menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga atau perusahaan nirlaba. Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi BCA Syariah.

 III. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Dalam penerapan Good Corporate Governance, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka :

  1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCA Syariah untuk kepentingan dan tujuan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
  2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA Syariah.
  4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern BCA Syariah, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  5. Direksi telah membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
  6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCA Syariah untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
  7. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
  8. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  9. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA Syariah kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
  10. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
  11. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka :
    1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
    2. Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT analysis).
    3. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
  13. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCA Syariah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.

 IV. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko

Direksi wajib memastikan bahwa BCA Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka :

  1. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  2. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
  3. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
  4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
  5. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
  6. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
  7. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  8. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

 V. Aspek Transpransi Direksi

Untuk memenuhi aspek transparansi, seluruh anggota Direksi wajib dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance mengungkapkan paling kurang :

  1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
  2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya..
  3. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi.

 VI. Larangan Bagi Direksi

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota Direksi adalah :

  1. Memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
  2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
  3. Menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah.
  4. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Proyek bersifat khusus.
    2. Terdapat kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
    3. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.
  5. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
  6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
  7. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

VII. Kebijakan Renemurasi

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, maka anggota Direksi berhak untuk mendapatkan remunerasi.

Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

  1. Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kompensasi yang diberikan BCA Syariah bagi anggota Direksi atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang telah dilakukan selama periode tertentu
  2. Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang akan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
  3. Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCA Syariah.

Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemegang Saham Mayoritas atau Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

VIII. Komite-komite Penunjang Direksi

Direksi dapat membentuk komite-komite dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Komite-komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk:

  1. Mengkaji.
  2. Memberikan usulan/rekomendasi.
  3. Memberikan persetujuan/keputusan.

Fungsi Komite

Fungsi Komite secara umum adalah:

  1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya
  2. Membantu Direksi dalam merumuskan pemecahan masalah
  3. Memberikan pertimbangan/masukan mengenai suatu masalah sesuai bidangnya
  4. Memantau dan mengevaluasi masalah sesuai bidangnya

Jenis-jenis Komite

Komite yang terbentuk adalah:

  1. Komite Manajemen Risiko (KMR)
  2. Komite Teknologi Informasi/Steering Committee (KTI)
  3. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)
  4. Komite Pembiayaan (KP)
  5. Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liability Committee (ALCO)
  6. Komite Sumber Daya Manusia

Struktur

Struktur Komite ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.


Hit Counter provided by laptop reviews