Kata Pengantar

Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), bank syariah dituntut  untuk  terus  menjaga  kinerja  keuangannya  agar  selalu  sehat, prudent dan solid.  Salah satu   upaya   untuk   menjaga   tingkat   kesehatan   bank   adalah   melalui penerapan   tata   kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governanceatau “GCG”). Penerapan  GCG  juga  merupakan  salah  satu  upaya  melindungi  kepentingan stakeholdersdan menjaga  kepatuhan perusahaan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta nilai-nilai   etika   yang   berlaku   umum   di   industri   perbankan   syariah.

Oleh   sebab   itu,   BCAS berkomitmen  untuk  senantiasa  menerapkan  GCG  di  dalam menjalankan  usaha.  BCAS  meyakini bahwa  penerapan  GCG  selaras  dengan  upaya  pencapaian  sasaran  bisnis  jangka  panjang  dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan sehingga pada akhirnya akan tercipta  suatu  nilai  tambah  bagi  pemegang  saham,  industri  perbankan  nasional,  perekonomian nasional dan stakeholder lainnya.

TUJUAN PENERAPAN GCG

  1. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professionalism) dan Kewajaran (Fairness).
  2. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek Governance, yaitu:

- Governance Structure, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

- Governance Process agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan output dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.

- Governance Outcome, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCAS.

  1. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
  2. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (Code of Conduct) yang tinggi.
  3. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
  4. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang digerakkan oleh corporate value yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan
  5. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39.SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

 PRINSIP DASAR

  1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
  3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.
  4. Profesional (Professional), yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara obyektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
  5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hit Counter provided by laptop reviews